Dari Papua ke Padang ; Mahasiswa HIMAPA Tolak Freeport

BangkaPostNews
10 Apr 2026 08:14

BabelNet Headline 1 144

5 minutes reading

Foto ; repro/dok/jubi*

BangkaPost.News | ArtaSariMediaGroup ~ Gelombang suara kritis kembali menggema di tanah air. Kali ini datang dari Aliansi Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Papua di Sumatera Barat (HIMAPA SUMBAR) yang menggelar aksi peringatan 59 tahun kontrak karya PT Freeport Indonesia di depan DPRD Provinsi Sumatera Barat, Selasa (8/4/2026).

Aksi tersebut bukan sekadar seremoni peringatan, melainkan refleksi panjang atas perjalanan eksploitasi sumber daya alam di Papua yang dinilai belum menghadirkan keadilan bagi masyarakat adat.

16 Apr 2026

Mahasiswa menilai bahwa selama hampir enam dekade, kekayaan alam Papua terus dieksploitasi, sementara masyarakat lokal masih menghadapi berbagai persoalan mendasar seperti kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta hilangnya ruang hidup akibat aktivitas industri.

“Ini bukan sekadar soal tambang, tetapi soal keadilan. Ketika tanah diambil, hutan rusak, dan masyarakat kehilangan identitasnya, maka yang dipertaruhkan adalah masa depan generasi,” ujar salah satu orator dalam aksi tersebut.

Pernyataan ini mencerminkan keresahan yang lebih luas, tidak hanya di Papua tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia yang menghadapi persoalan serupa.

Dari Papua ke Solok: Pola yang Berulang

Dalam aksinya, mahasiswa juga menyoroti proyek energi panas bumi (geothermal) di wilayah Solok yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial.

Mereka melihat adanya pola yang sama: pembangunan yang mengedepankan kepentingan korporasi tanpa mempertimbangkan secara maksimal hak masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan.

Isu ini menjadi penting dalam konteks pembangunan nasional. Di satu sisi, Indonesia membutuhkan investasi dan energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun di sisi lain, pembangunan yang tidak inklusif berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan jangka panjang.

Tragedi Dogiyai: Luka yang Belum Sembuh

Aksi tersebut juga menyoroti peristiwa yang dikenal sebagai Tragedi Dogiyai Berdarah yang terjadi pada 31 Maret 2026. Dalam insiden tersebut, dilaporkan terdapat korban jiwa dari masyarakat sipil.

Mahasiswa menilai bahwa peristiwa ini menunjukkan masih adanya pendekatan represif dalam merespons aspirasi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa negara seharusnya hadir sebagai pelindung, bukan sebagai pihak yang menimbulkan ketakutan.

Isu hak asasi manusia menjadi salah satu poin utama dalam tuntutan mereka. Transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil menjadi hal yang dianggap mendesak untuk dilakukan.

Tuntutan Mahasiswa: Dari Lingkungan hingga Hak Penentuan Nasib

Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencerminkan kompleksitas persoalan yang dihadapi.

Mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali keberadaan PT Freeport Indonesia, mengusut tuntas pelanggaran HAM, serta menghentikan berbagai proyek yang dinilai merusak lingkungan.

Selain itu, mereka juga mengangkat isu yang lebih sensitif, yaitu hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua.

Isu ini menjadi perdebatan panjang dalam diskursus nasional dan internasional, yang membutuhkan pendekatan dialogis, inklusif, dan berlandaskan hukum.

Mahasiswa juga menyoroti pentingnya reformasi sektor keamanan, termasuk transparansi dalam penegakan hukum terhadap aparat yang terlibat pelanggaran.

Mereka menolak segala bentuk kekerasan terhadap masyarakat sipil serta mengingatkan agar praktik dwifungsi militer tidak kembali terjadi dalam bentuk apa pun.

Edukasi Publik: Memahami Kompleksitas Masalah

Aksi ini memberikan pelajaran penting bagi masyarakat luas bahwa persoalan di Papua tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia melibatkan aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lingkungan yang saling terkait.

Penting bagi publik untuk memahami bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana keadilan sosial dapat diwujudkan.

Diskursus seperti ini perlu terus didorong agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan tidak terjebak dalam narasi yang sempit.

Inovasi Kebijakan: Mencari Jalan Tengah

Situasi ini menuntut adanya inovasi dalam kebijakan publik. Pemerintah perlu mencari jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan pembangunan sekaligus melindungi hak masyarakat dan lingkungan.

Pendekatan berbasis dialog, partisipasi masyarakat, serta transparansi menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik yang ada. Selain itu, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek strategis.

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Namun hal ini hanya dapat terwujud jika semua pihak bersedia untuk mendengarkan dan bekerja sama.

Inspirasi dari Gerakan Mahasiswa

Aksi yang dilakukan oleh HIMAPA SUMBAR menunjukkan bahwa mahasiswa masih memiliki peran penting sebagai agen perubahan.

Mereka tidak hanya menyuarakan kritik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap isu-isu keadilan sosial dan lingkungan.

Gerakan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan publik.

Motivasi untuk Bersatu dalam Perbedaan

Dalam pernyataannya, mahasiswa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam perjuangan melawan penindasan. Ajakan ini mencerminkan semangat solidaritas yang melampaui batas geografis dan identitas.

Dari Papua hingga Sumatera Barat, mereka menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan adalah perjuangan bersama. Ini adalah pesan yang kuat dan relevan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa.

Menuju Indonesia yang Lebih Adil

Aksi di depan DPRD Provinsi Sumatera Barat ini menjadi cermin bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam perjalanan bangsa.

Isu eksploitasi sumber daya, pelanggaran HAM, dan ketimpangan sosial tidak bisa diabaikan. Dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Suara mahasiswa mungkin hanya satu dari sekian banyak suara, tetapi ia memiliki kekuatan untuk menggerakkan perubahan.

Dalam setiap teriakan dan tuntutan, tersimpan harapan akan masa depan yang lebih baik—masa depan di mana keadilan bukan sekadar wacana, tetapi menjadi kenyataan bagi seluruh rakyat Indonesia. | BangkaPost.News | */Redaksi | *** |

Post Views: 2,158

BabelNet