Indonesia & Malaysia Percepat Kesepakatan Transfer Narapidana

BangkaPostNews
2 Jul 2026 22:29

5 minutes reading

Foto ; repro/dok/kemenkokumhamimipas*

BerageNews.Com | ArtaSariMediaGroup ~ Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Putrajaya, Malaysia, pada Senin (29/6), untuk membahas sejumlah isu strategis bilateral dengan fokus utama mempercepat penyelesaian kesepakatan transfer of prisoners atau pemindahan narapidana.

Dalam pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati bahwa pembinaan narapidana yang telah dipindahkan menjadi kewenangan penuh negara penerima dengan tetap menjunjung tinggi prinsip saling menghormati kedaulatan hukum masing-masing.

18 Apr 2026

Pertemuan tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat kerja sama hukum antara dua negara yang memiliki hubungan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang sangat erat.

Selain berbatasan langsung, Indonesia dan Malaysia juga menjadi mitra strategis di berbagai sektor sehingga koordinasi dalam penanganan persoalan hukum lintas negara dinilai semakin penting seiring meningkatnya mobilitas masyarakat kedua negara.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pembahasan mengenai mekanisme transfer narapidana merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada warga negara Indonesia yang menjalani proses pidana di luar negeri.

Menurutnya, penyelesaian kesepakatan tersebut akan menghadirkan kepastian hukum sekaligus memberikan manfaat kemanusiaan bagi narapidana maupun keluarganya.

“Kerja sama ini bertujuan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada warga negara Indonesia di luar negeri sekaligus memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat antara Indonesia dan Malaysia,” ujar Yusril dalam pertemuan tersebut.

Transfer Narapidana Berbasis Prinsip Saling Menghormati Kedaulatan

Salah satu poin penting yang disepakati dalam pembahasan adalah prinsip bahwa narapidana yang dipindahkan akan berada sepenuhnya di bawah kewenangan negara penerima.

Artinya, seluruh proses pembinaan, pelaksanaan pidana, hingga kebijakan pemasyarakatan akan mengikuti sistem hukum negara tempat narapidana menjalani masa hukumannya setelah proses pemindahan dilakukan.

Kesepahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam kerja sama transfer narapidana karena menghormati prinsip kedaulatan hukum masing-masing negara.

Indonesia dan Malaysia sepakat bahwa kerja sama tersebut tidak akan mengurangi kewenangan sistem peradilan yang telah menjatuhkan putusan pidana.

Melalui mekanisme tersebut, proses pemindahan narapidana bukan dimaksudkan untuk mengubah putusan pengadilan, melainkan memberikan kesempatan kepada narapidana menjalani pembinaan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan sosialnya sesuai ketentuan yang disepakati kedua negara.

Perkuat Perlindungan Warga Negara Indonesia di Malaysia

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama warga negara Indonesia untuk bekerja maupun menetap.

Jumlah WNI yang besar di negara tersebut menjadikan kerja sama hukum antara kedua negara memiliki arti strategis, termasuk dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan warga negara.

Dalam praktiknya, sebagian WNI harus menjalani proses hukum hingga menjalani hukuman pidana di Malaysia. Sebaliknya, terdapat pula warga negara Malaysia yang menjalani pidana di Indonesia.

Kondisi tersebut mendorong perlunya mekanisme kerja sama yang memberikan kepastian hukum sekaligus memperhatikan aspek kemanusiaan.

Melalui kesepakatan transfer narapidana, proses pembinaan diharapkan dapat berlangsung lebih efektif karena narapidana memiliki akses yang lebih dekat terhadap keluarga, dukungan sosial, serta program pembinaan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan negara asal.

Bagi keluarga narapidana, kebijakan tersebut juga berpotensi mengurangi beban psikologis maupun biaya yang selama ini muncul akibat keterbatasan jarak ketika harus melakukan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan di luar negeri.

Bagian dari Penguatan Hubungan Bilateral Indonesia-Malaysia

Pembahasan transfer narapidana tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari penguatan hubungan bilateral yang telah terjalin selama puluhan tahun antara Indonesia dan Malaysia.

Kedua negara selama ini menjalin kerja sama di berbagai bidang, mulai dari perdagangan, investasi, pendidikan, ketenagakerjaan, keamanan perbatasan, hingga penegakan hukum.

Kedekatan hubungan tersebut menuntut adanya koordinasi yang semakin intensif untuk menjawab berbagai tantangan lintas negara.

Kerja sama hukum dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat kedua negara, terutama di tengah meningkatnya mobilitas penduduk, aktivitas ekonomi, serta interaksi sosial di kawasan Asia Tenggara.

Pertemuan antara Yusril Ihza Mahendra dan Anwar Ibrahim menunjukkan komitmen politik kedua pemerintah untuk terus memperkuat komunikasi dalam menyelesaikan berbagai isu strategis melalui dialog dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Sejalan dengan Praktik Internasional

Mekanisme transfer of prisoners bukan merupakan konsep baru dalam hukum internasional.

Sejumlah negara telah menerapkan perjanjian serupa sebagai bagian dari kerja sama hukum lintas negara dengan tetap mengedepankan prinsip penghormatan terhadap putusan pengadilan dan kedaulatan hukum masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, pemindahan narapidana umumnya dilakukan berdasarkan persetujuan kedua negara serta memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan dalam perjanjian bilateral.

Setelah dipindahkan, narapidana tetap wajib menjalani sisa masa pidananya sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Karena itu, keberadaan perjanjian transfer narapidana bukan dimaksudkan untuk menghapus hukuman, melainkan memberikan mekanisme pelaksanaan pidana yang lebih efektif dan memperhatikan aspek kemanusiaan tanpa mengurangi kepastian hukum.

Dampak Positif bagi Sistem Pemasyarakatan

Selain memperkuat perlindungan warga negara, kerja sama tersebut juga diproyeksikan memberikan manfaat bagi sistem pemasyarakatan kedua negara.

Melalui koordinasi yang lebih baik, proses administrasi penanganan narapidana warga negara asing dapat berlangsung lebih tertib dan efisien.

Di sisi lain, pemerintah masing-masing negara akan lebih mudah melakukan pembinaan terhadap warga negaranya sesuai sistem pemasyarakatan nasional.

Pendekatan tersebut juga dinilai mampu memperkuat proses reintegrasi sosial narapidana setelah menyelesaikan masa hukuman karena mereka menjalani pembinaan lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan yang akan menjadi tempat kembali setelah bebas.

Komitmen Membangun Kemitraan Strategis

Pertemuan di Putrajaya memperlihatkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia terus berkembang melalui kerja sama yang semakin komprehensif, termasuk di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.

Komitmen mempercepat penyelesaian kesepakatan transfer narapidana menjadi salah satu langkah konkret dalam memperkuat tata kelola kerja sama hukum antarnegara sekaligus meningkatkan kualitas perlindungan terhadap warga negara.

Bagi Indonesia, upaya tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri.

Sementara bagi Malaysia, kerja sama tersebut mempertegas komitmen untuk terus membangun hubungan yang didasarkan pada saling menghormati, kepercayaan, dan kepentingan bersama.

Ke depan, percepatan penyelesaian kesepakatan transfer of prisoners diharapkan tidak hanya menghadirkan kepastian hukum bagi narapidana kedua negara, tetapi juga menjadi fondasi baru dalam memperkuat kerja sama hukum Indonesia dan Malaysia.

Lebih dari sekadar mekanisme pemindahan narapidana, kesepakatan ini mencerminkan semangat kedua negara untuk mengedepankan nilai kemanusiaan, memperkuat perlindungan warga negara, serta membangun kemitraan strategis yang semakin erat di tengah dinamika kerja sama regional dan global. | BangkaPost.News | */Redaksi | *** |

Post Views: 2,078

News