RDP Raperda WPR/IPR, Langkah Konkret Wujudkan Kepastian Hukum Pertambangan

BangkaPostNews
2 Mar 2026 01:56

Headline Parlemen 1 201

6 minutes reading

Foto ; repro/diskominfo

BangkaPost.News | ArtaSariMediaGroup ~ Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur (Beltim) pada Kamis, 26 Februari 2026, membawa angin segar bagi para pelaku industri pertambangan rakyat di Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Bupati Beltim, Kamarudin Muten, hadir sebagai pembicara dalam pertemuan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan pejabat daerah, termasuk Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Babel, Imam Wahyudi, serta perwakilan dari DPRD Kabupaten Belitung dan Beltim, kepolisian, TNI, dan organisasi masyarakat penambang.

10 Dec 2025

Bagi masyarakat yang terlibat dalam sektor pertambangan rakyat, Raperda ini menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan aktivitas penambangan yang selama ini sering kali berlangsung di area yang tidak terjamin status hukumnya.

Ketua Pansus Raperda WPR/IPR DPRD Provinsi Babel, Imam Wahyudi, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa RDP ini diadakan sebagai sarana untuk mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat, baik yang berada di Kabupaten Belitung maupun Kabupaten Beltim, mengenai pengelolaan pertambangan mineral.

“Kami ingin menampung, mendengar, menyerap, dan menerima masukan terkait dengan raperda pengelolaan pertambangan mineral. Di Bangka Belitung, inilah kesempatan kita, pemerintah memberikan kepada kita untuk WPR dan ini menjadi wewenang Gubernur untuk menerbitkan izinnya,” ujar Imam Wahyudi dengan penuh semangat.

Raperda ini bukan hanya menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap sektor pertambangan rakyat, tetapi juga sebagai upaya untuk memastikan bahwa aktivitas penambangan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kepastian hak bagi para penambang.

Melalui penerbitan izin yang jelas, diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran mengenai legalitas dan masa depan kegiatan pertambangan rakyat di Bangka Belitung.

Mendorong Penyelesaian Segera dan Kolaborasi Semua Pihak

Imam Wahyudi menargetkan agar Raperda WPR/IPR ini dapat segera dirampungkan sesuai dengan tahapan yang ada. Setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari masyarakat maupun instansi terkait, Pansus DPRD Babel berharap agar kesepakatan bersama dapat tercapai dalam waktu dekat.

“Mohon dukungan semua masyarakat, ini sifatnya segera dengan tahapan, kalau memang sudah selesai dan dianggap cukup, akan kita ketuk,” tambahnya, mengingatkan pentingnya proses ini untuk kepentingan bersama.

Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan Raperda ini adalah perlunya menjaga keseimbangan antara pengelolaan potensi alam dengan kelestarian lingkungan.

Masyarakat yang terlibat dalam sektor pertambangan harus memahami bahwa penambangan yang tidak terkelola dengan baik dapat memberikan dampak negatif yang besar, baik bagi lingkungan hidup maupun kehidupan sosial ekonomi masyarakat di masa depan.

Imam Wahyudi juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat penambang mengenai tanggung jawab mereka terhadap lingkungan. “Pertama, ada kabar gembira bahwa sekarang kita ada kepastian hukum dimana masyarakat penambang bisa menambang dengan tenang dan nyaman, anak istri cukup di rumah.

Kedua, mohon perhatikan lingkungan kita, ketika sudah ditetapkan blok WPR yang sudah diputuskan, jangan sampai menambang di blok tersebut karena itu pasti akan merugikan anak dan cucu kita di masa mendatang,” pesannya dengan tegas.

Partisipasi dan Dukungan Semua Pihak dalam Menyukseskan Raperda

Proses pembahasan Raperda ini tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, tetapi juga sejumlah pihak terkait lainnya, termasuk perwakilan masyarakat penambang.

Sebagai salah satu sektor yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang besar, sektor pertambangan rakyat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan semua pihak.

Dalam hal ini, Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, memberikan apresiasi tinggi atas dilaksanakannya RDP ini dan berharap proses pembahasan Raperda ini dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan masyarakat.

“Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan DPRD bekerja bersama-sama untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga melindungi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat,” ungkap Bupati Kamarudin.

Selain itu, kehadiran jajaran Forkopimda, termasuk Kapolres Beltim AKBP Indra Feri Dalimunthe, Danpos TNI AU Lanud H.AS Hanandjoeddin Beltim, serta Dandim 0414/Belitung, Letnan Kolonel Inf Teguh Adie Setiawan, turut memperkuat komitmen kolaboratif antara pihak-pihak terkait dalam mewujudkan kebijakan yang konstruktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kehadiran mereka dalam RDP ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat penambang memiliki tujuan yang sama: menciptakan kepastian hukum dan keberlanjutan bagi sektor pertambangan rakyat.

Tantangan dalam Pengelolaan Pertambangan dan Lingkungan

Namun, tantangan terbesar dalam implementasi Raperda ini adalah bagaimana mengelola sektor pertambangan dengan baik agar tidak merusak lingkungan.

Selama ini, banyak penambang yang melakukan kegiatan mereka tanpa memperhatikan aspek lingkungan, seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran air, dan kerusakan ekosistem. Raperda WPR/IPR hadir untuk memberikan solusi dan regulasi yang jelas mengenai pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan.

Kepastian hukum yang diberikan oleh Raperda ini diharapkan bisa mendorong para penambang untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitasnya.

Dengan adanya izin yang sah dan pengawasan yang ketat, diharapkan penambangan rakyat bisa berjalan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan sumber daya alam.

Kepastian Hukum yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penambang, Raperda ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Dengan adanya legalitas yang jelas, sektor pertambangan rakyat dapat beroperasi lebih teratur dan terstruktur, yang pada gilirannya dapat menciptakan peluang usaha baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Raperda WPR/IPR menjadi harapan baru bagi masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan.

Dengan regulasi yang jelas dan pengelolaan yang lebih baik, sektor ini diharapkan dapat berperan lebih besar dalam mendorong perekonomian daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Raperda WPR/IPR sebagai Langkah Maju dalam Pengelolaan Pertambangan

Rapat Dengar Pendapat yang digelar di Kabupaten Belitung Timur pada 26 Februari 2026 lalu ini menunjukkan langkah positif dalam mewujudkan kepastian hukum bagi sektor pertambangan rakyat di Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui pembahasan Raperda WPR/IPR yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, DPRD, maupun masyarakat, diharapkan akan tercipta sebuah regulasi yang seimbang antara pengelolaan potensi alam dan keberlanjutan lingkungan.

Kepastian hukum yang ditawarkan oleh Raperda ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat penambang, sekaligus menjaga keseimbangan ekologis.

Dengan dukungan dari seluruh elemen masyarakat, diharapkan Raperda ini dapat segera disahkan dan diterapkan dengan baik, untuk kemajuan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

Ke depan, Raperda WPR/IPR ini diharapkan dapat menjadi model pengelolaan pertambangan yang lebih baik, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

Dengan kesepakatan bersama dan komitmen yang kuat, masyarakat dan pemerintah dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi Kepulauan Bangka Belitung. | BangkaPost.News | Diskominfo | *** |

Post Views: 2,225