Aksi Penambang di Beltim Soroti Harga Timah & Tata Niaga

BangkaPost.News | ArtaSariMediaGroup ~ Kerumunan pengunjuk rasa mendatangi Kantor Pusat PT Timah Tbk di Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Jumat (7/8/2026).

Massa yang terdiri dari penambang rakyat dan sejumlah elemen masyarakat menyuarakan kekecewaan terhadap tata niaga bijih timah yang mereka nilai semrawut serta harga jual yang dinilai merugikan penambang.

Read Also

GPM SP ; Jaga Stok Pangan & Kuatkan UMKM Jelang Idul Fitri 1447 H

04 Mar 2026

Aksi tersebut menjadi luapan keresahan masyarakat penambang yang selama ini menggantungkan penghidupan dari aktivitas pertambangan timah.

Selain mempersoalkan mekanisme tata niaga, massa juga menyoroti adanya perbedaan harga pembelian bijih timah antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang disebut sangat mencolok, meskipun keduanya berada dalam satu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Salah seorang penambang rakyat, Mulindar, 56 tahun, turut berada di tengah massa. Ia mengaku memilih turun ke jalan karena merasa persoalan yang dihadapi penambang sudah menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.

Read Also

Serius Bekerja, Bahagia Bertanding : Pesan Murry Mirranda dari Lapangan Minisoccer

09 Mar 2026

“Karena aku merasakan tersentuh, terpanggil jiwa aku pribadi,” ujar Mulindar saat ditemui di lokasi aksi.

Menurut dia, persoalan harga menjadi salah satu keresahan utama yang dirasakan penambang rakyat. Ia mempertanyakan perbedaan harga bijih timah yang disebutnya terjadi antara Bangka dan Belitung.

“Ini tidak bisa menyetarakan masyarakat Bangka Belitung satu provinsi. Bangka dengan harga timah Rp200 ribu lebih, Belitung hanya Rp100 ribu. Itu mineral timah, bijih timah sama. Jadi kenapa berbeda padahal satu provinsi?” katanya.

Pernyataan tersebut menggambarkan kegelisahan penambang terhadap kondisi perdagangan komoditas timah di tingkat lokal.

Bagi penambang rakyat, perubahan harga pembelian bukan sekadar persoalan angka, melainkan berkaitan langsung dengan kemampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga setelah berhari-hari bekerja di lapangan.

Di tengah situasi tersebut, massa kemudian terus menyampaikan tuntutan dan kritik terhadap tata kelola pertambangan.

Situasi di sekitar lokasi aksi selanjutnya memanas dan terjadi aksi pembakaran terhadap kantor PT Timah. Setelah kejadian tersebut, kerumunan massa mulai mereda.

Hingga massa membubarkan diri, Mulindar masih berada di sekitar lokasi. Wajahnya terlihat berkeringat setelah mengikuti aksi di tengah situasi yang berlangsung cukup panas.

Namun, ia tetap menyuarakan keresahan yang menurutnya dirasakan oleh banyak penambang rakyat di Belitung Timur.

Bagi Mulindar dan para penambang lainnya, persoalan tata niaga timah tidak dapat dilepaskan dari realitas ekonomi masyarakat di daerah penghasil timah.

Ketika harga pembelian turun, sementara biaya operasional dan kebutuhan hidup terus berjalan, tekanan ekonomi langsung dirasakan keluarga penambang.

Persoalan tersebut juga mendapat perhatian dari CEO AUKBABEL Aktivis Untuk Kemajuan Bangka Belitung, Rajo Ameh. Ia menilai persoalan yang dihadapi penambang bukan hanya berkaitan dengan kondisi di lapangan, tetapi juga menyangkut mekanisme pembentukan harga di tingkat lokal.

Rajo Ameh menyoroti kondisi ketika harga timah di pasar dunia mengalami kenaikan, tetapi harga yang diterima penambang di tingkat lokal justru disebut mengalami penurunan.

Menurutnya, kondisi semacam itu menunjukkan adanya persoalan yang perlu ditelaah secara serius oleh pemerintah dan pemangku kepentingan sektor pertimahan.

“Kadang harga pasaran dunia naik, tapi harga pasaran lokal menurun. Ini jelas tidak sinkron dengan harga pasaran yang beredar,” ujar Rajo Ameh.

Ia juga mempertanyakan posisi PT Timah Tbk dalam tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.

Menurut Rajo Ameh, apabila perusahaan memiliki peran besar dalam kegiatan pertambangan, eksplorasi, hingga pembelian komoditas, maka kepentingan penambang rakyat juga harus menjadi perhatian.

“Kalau PT Timah Tbk sudah monopoli penambangan termasuk eksplorasi dan harga timah, ya jangan pula ingin membeli dengan harga murah terus,” katanya.

Rajo Ameh juga menyoroti persoalan perbedaan harga antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung.

Menurut dia, apabila perbedaan harga sebagaimana disampaikan penambang memang terjadi dengan kondisi dan kualitas komoditas yang relatif sama, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

“Kalau memang itu benar adanya, maka jelas ini sebuah pelecehan. Kenapa harus dua perlakuan, padahal Pulau Bangka dan Pulau Belitung dalam satu provinsi?” ujarnya.

Menurut Rajo Ameh, transparansi mengenai mekanisme penetapan harga menjadi penting agar penambang memahami faktor apa saja yang memengaruhi nilai jual bijih timah.

Perbedaan kadar, kualitas mineral, biaya pengangkutan, lokasi tambang, mekanisme transaksi, serta ketentuan tata niaga dapat menjadi faktor yang perlu diperiksa sebelum menyimpulkan penyebab perbedaan harga.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk kembali menelaah pola pengelolaan pertambangan timah, termasuk kemungkinan memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan swasta dalam kegiatan penambangan dan eksplorasi sebagaimana pernah berlangsung pada era 2000-an.

“Aku pikir sebaiknya pemerintah mulai menelaah kembali akan keikutsertaan swasta dalam kegiatan penambangan dan eksplorasi timah seperti di era tahun 2000-an,” ungkapnya.

Rajo Ameh bukan sosok yang sepenuhnya asing dengan industri pertambangan timah.

Ia pernah menjabat sebagai Manager Umum dan Personalia di Lomasasta Group, termasuk PT Billitin Makmur Lestari (BML), perusahaan yang disebutnya bergerak dalam bidang penambangan timah.

Pengalaman tersebut, menurut dia, membuatnya memahami sejumlah persoalan teknis dan nonteknis yang dihadapi pekerja pertambangan.

Ia menilai persoalan pertambangan tidak semestinya hanya dilihat dari sisi produksi dan harga, tetapi juga dari aspek keselamatan serta kesehatan pekerja.

Karena itu, di tengah polemik tata niaga dan harga timah, ia mengingatkan para penambang rakyat agar tidak mengabaikan keselamatan kerja.

“Saya berharap masyarakat penambang kita tetap menjaga kesehatan dan kebersamaan serta dalam bekerja tetap mengutamakan keselamatan,” tambahnya.

Pesan tersebut menjadi penting karena aktivitas pertambangan memiliki risiko keselamatan dan kesehatan yang harus dikelola secara serius.

Para pekerja membutuhkan perlindungan, prosedur keselamatan, alat pelindung diri, serta pemahaman mengenai risiko lingkungan kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, persoalan yang mencuat dalam aksi di Gantung menunjukkan bahwa konflik tata kelola pertambangan tidak hanya menyangkut hubungan antara perusahaan dan penambang.

Ada kepentingan ekonomi masyarakat, kebijakan pemerintah, penerimaan negara, kepastian usaha, perlindungan lingkungan, serta keberlanjutan sumber daya yang harus dipertimbangkan secara bersamaan.

Bagi Belitung Timur, persoalan tersebut memiliki dimensi lokal yang sangat kuat.

Timah bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi telah menjadi bagian dari perjalanan sosial masyarakat di Kepulauan Bangka Belitung.

Karena itu, setiap perubahan kebijakan pertambangan berpotensi langsung memengaruhi pendapatan keluarga, aktivitas ekonomi lokal, dan kehidupan masyarakat di daerah penghasil.

Aksi di Kantor Pusat PT Timah di Gantung juga menjadi sinyal bahwa keresahan penambang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan penertiban.

Pemerintah perlu membuka ruang dialog yang terukur dengan penambang rakyat, perusahaan, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait untuk mencari akar persoalan tata niaga dan harga.

Terlebih, isu harga menjadi sangat sensitif bagi masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari timah.

Transparansi mengenai formula harga, kualitas bijih, mekanisme pembelian, biaya produksi, serta rantai perdagangan menjadi kebutuhan agar tidak muncul kecurigaan di tengah masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan pemerintah kabupaten juga memiliki posisi penting untuk memastikan aspirasi masyarakat daerah penghasil dapat tersampaikan kepada pemerintah pusat dan perusahaan terkait.

Kebijakan pertambangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat lokal.

Peristiwa pembakaran kantor dalam aksi tersebut juga menjadi catatan serius. Apa pun alasan yang melatarbelakanginya, tindakan kekerasan dan perusakan fasilitas tidak boleh menjadi jalan penyelesaian persoalan.

Aspirasi penambang tetap memiliki ruang untuk disampaikan melalui mekanisme hukum dan dialog, sementara tindakan melanggar hukum harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah persoalan tersebut, suara Mulindar dan ribuan penambang rakyat lainnya menunjukkan satu persoalan mendasar: mereka membutuhkan kepastian.

Kepastian mengenai harga, mekanisme penjualan, aturan pertambangan, perlindungan kerja, dan masa depan penghidupan mereka.

Karena itu, pemerintah dituntut tidak hanya hadir ketika konflik terjadi, tetapi juga membangun tata kelola pertimahan yang transparan, adil, dan dapat dipahami masyarakat.

Jika terdapat perbedaan harga antarwilayah, dasar perbedaannya perlu dijelaskan secara terbuka. Jika terdapat persoalan dalam tata niaga, mekanisme perbaikannya juga harus disampaikan secara jelas.

Pada akhirnya, kekayaan timah Bangka Belitung semestinya tidak hanya menjadi sumber penerimaan dan keuntungan ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat yang proporsional bagi masyarakat di daerah penghasil.

Penambang rakyat yang bekerja dengan tenaga dan risiko mereka sendiri membutuhkan perlindungan serta kepastian agar aktivitas ekonomi tidak berubah menjadi sumber ketidakpastian berkepanjangan.

Aksi di Gantung menjadi pengingat bahwa persoalan pertimahan di Bangka Belitung belum selesai.

Pemerintah, perusahaan, dan masyarakat kini memiliki pekerjaan besar untuk membenahi tata niaga, membuka transparansi harga, memperkuat keselamatan kerja, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berlangsung secara adil dan berkelanjutan.

Bagi masyarakat Belitung Timur, harapan itu sederhana: bekerja dengan aman, memperoleh harga yang layak, dan mendapatkan perlakuan yang adil dalam tata kelola sumber daya alam yang sejak lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. | BangkaPost.News | */Redaksi | *** |